11.43
kg
SUNGAIPENUH
– Pasca diterimanya usulan Pemkab Kerinci oleh DPRD Kerinci soal usulan
calon ibukota kabupaten di Bukit Tengah, Kecamatan Siulak, menimbulkan
pro-kontra di tengah masyarakat.
Sempat
beredar isu, jika ibukota Kerinci tetap “dipaksakan” di Bukit Tengah,
masyarakat akan menggelar aksi demo besar-besaran, khususnya masyarakat
Kerinci tengah dan hilir. Apa kata Bupati Kerinci, H Murasman,
menanggapi penetapan ibukota Kerinci ?
Berikut petikan wawancara wartawan Koran PWI Pro Jambi, Azmal Fahdi SE dengan H Murasman, didampingi Kabag Humas Pemkab Kerinci, Drs Amri Swarta MM, di ruang kerja bupati, belum lama ini.
Azmal Fahdi (AF) : Penetapan Siulak menjadi Ibukota Kerinci mendapat penolakan, khususnya dari warga Kerinci Hilir. Bagaimana tanggapan Bapak ?
Bupati Kerinci (BK) : Sebenarnya tidak perlu ada pro-kontra soal penetapan ibukota kabupaten, karena merupakan hasil kajian dan survey Bappenas. Saya menilai penolakan tersebut hanya dari kalangan tertentu, tidak semua masyarakat. Saya harapkan masalah ini jangan dibesar-besarkan lagi.
AF : Apakah karena Bapak berasal dari Siulak, maka daerah tersebut dijadikan ibukota kabupaten ? Apa pertimbangan sebenarnya menetapkan Siulak menjadi ibukota ?
BK : Saya tidak pernah menekankan harus di Siulak. Sebelum ini saya sudah sosialisasikan ke masyarakat melalui camat masing-masing, agar dapat menfasilitasi pembebasan lahan secara hibah murni, namun setelah camat melapor tidak ada camat yang sanggup. Selain Camat Siulak, semua camat angkat tangan, karena syarat penentuan lokasi ibukota harus ada pembebasan lahan secara hibah murni oleh masyarakat.
Pemerintah pusat tidak menyediakan biaya pembebasan lahan. Semuanya ini merupakan pertimbangan utama kami. Namun tidak menutup kemungkinan jika ada daerah-daerah yang mau menghibahkan tanahnya secara murni, pemkab akan membangun perkantoran disana. Kalau misalnya di Sanggarang Agung ada tanah yang dihibahkan, bisa saja kita bangun kantor dinas pariwisata. Tidak mesti semuanya di Siulak.
AF : Bagaimana menyelesaikan konflik terkait penetapan ibu kota ini ? Apakah penetapan ibukota tidak menjadi laten konflik bagi masyarakat ?
BK : Saya harap jangan ada konflik. Mari kita berpikir jernih. Diusulkannya Siulak karena disana tersedia lahan hibah murni. Jika ada di Kerinci hilir yang menghibahkan tanah, akan kita bangun sebagian kantor di Kerinci hilir. Saya siap berjanji diatas materai. Namun jika terjadi konflik akan kita selesaikan dengan kekeluargaan.
AF : Apakah sudah dirancang desain kompleks perkantoran disana ?
BK : Yang jelas kita menunggu peraturan pemerintah keluar. Hasil yang diterima dewan sudah diantar langsung ke depkeu dan depdagri oleh kabag pemerintahan Darifus SE dan kabag hukum Marsal SH, dan diterima dengan baik. Kalau sudah ada PP mungkin baru masuk ke tahap tersebut, namun untuk desain awal memang ada sedikit perancangan atau grand desain, namun baru perancangan awal.
AF : Berapa lama yang dibutuhkan untuk membangun kompleks perkantoran ?
BK : Sekitar 3-4 tahun, namun jika tidak dianggarkan pada 2011, bisa saja jadi 5-6 tahun.
AF : Berapa anggaran yang dibutuhkan untuk membangun perkantoran ?
BK : Bisa mencapai Rp 2 triliun lebih , karena butuh biaya banyak. Bukan hanya kantor bupati saja. Nantii ada rumah sakit, istora dan sebagainya.
AF : Ada isu di daerah Penawar, Sitinjau Laut sudah ada masyarakat yang membebaskan lahan seluas 320 hektar. Bagaimana tanggapan Bapak ?
BK : Sampai saat ini saya belum pernah mendapat laporan mengenai pembebasan lahan di Penawar. Jika ada akan kita terima dan kita bangun perkantoran sesuai kebutuhan.
AF : Bagaimana respon para perantau Kerinci di luar daerah dengan ditetapkannya Bukit Tengah ?
BK : Pada umumnya mendukung, seperti perantau di Merangin. Dalam pertemuan 6 Agustus 2010 di Talang Kawo, Merangin, Ketua HKK Merangin, Baharuddin SE sangat mendukung pembangunan Kerinci dibawah kepemimpinan saya, dan sangat setuju ibukota Kerinci di Bukit Tengah sebagai bentuk pengembangan daerah kedepan.
AF : Apa program Bapak nanti kalau dana pembangunan perkantoran di Bukit Tengah turun ?
BK : Ya, kita akan kerjakan dahulu kantor bupati. Mungkin saja di daerah yang ada tanah dihibahkan, akan dibangun kantor. Misalnya di Tanjung Pauh atau Semerap, kita bangun dinas perikanan dan peternakan. Begitu juga di Danau Kerinci akan kita bangun kantor dinas pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata, Air Hangat Timur dibangun kantor koperasi.
AF : Bagaimana dengan perantau Kerinci yang lain ?
BK : Umumnya sama. Seperti disampaikan Ketua HKK Riau, DR Erwin, mereka sangat mendukung pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Kerinci. (infojambi.com)
Azmal Fahdi (AF) : Penetapan Siulak menjadi Ibukota Kerinci mendapat penolakan, khususnya dari warga Kerinci Hilir. Bagaimana tanggapan Bapak ?
Bupati Kerinci (BK) : Sebenarnya tidak perlu ada pro-kontra soal penetapan ibukota kabupaten, karena merupakan hasil kajian dan survey Bappenas. Saya menilai penolakan tersebut hanya dari kalangan tertentu, tidak semua masyarakat. Saya harapkan masalah ini jangan dibesar-besarkan lagi.
AF : Apakah karena Bapak berasal dari Siulak, maka daerah tersebut dijadikan ibukota kabupaten ? Apa pertimbangan sebenarnya menetapkan Siulak menjadi ibukota ?
BK : Saya tidak pernah menekankan harus di Siulak. Sebelum ini saya sudah sosialisasikan ke masyarakat melalui camat masing-masing, agar dapat menfasilitasi pembebasan lahan secara hibah murni, namun setelah camat melapor tidak ada camat yang sanggup. Selain Camat Siulak, semua camat angkat tangan, karena syarat penentuan lokasi ibukota harus ada pembebasan lahan secara hibah murni oleh masyarakat.
Pemerintah pusat tidak menyediakan biaya pembebasan lahan. Semuanya ini merupakan pertimbangan utama kami. Namun tidak menutup kemungkinan jika ada daerah-daerah yang mau menghibahkan tanahnya secara murni, pemkab akan membangun perkantoran disana. Kalau misalnya di Sanggarang Agung ada tanah yang dihibahkan, bisa saja kita bangun kantor dinas pariwisata. Tidak mesti semuanya di Siulak.
AF : Bagaimana menyelesaikan konflik terkait penetapan ibu kota ini ? Apakah penetapan ibukota tidak menjadi laten konflik bagi masyarakat ?
BK : Saya harap jangan ada konflik. Mari kita berpikir jernih. Diusulkannya Siulak karena disana tersedia lahan hibah murni. Jika ada di Kerinci hilir yang menghibahkan tanah, akan kita bangun sebagian kantor di Kerinci hilir. Saya siap berjanji diatas materai. Namun jika terjadi konflik akan kita selesaikan dengan kekeluargaan.
AF : Apakah sudah dirancang desain kompleks perkantoran disana ?
BK : Yang jelas kita menunggu peraturan pemerintah keluar. Hasil yang diterima dewan sudah diantar langsung ke depkeu dan depdagri oleh kabag pemerintahan Darifus SE dan kabag hukum Marsal SH, dan diterima dengan baik. Kalau sudah ada PP mungkin baru masuk ke tahap tersebut, namun untuk desain awal memang ada sedikit perancangan atau grand desain, namun baru perancangan awal.
AF : Berapa lama yang dibutuhkan untuk membangun kompleks perkantoran ?
BK : Sekitar 3-4 tahun, namun jika tidak dianggarkan pada 2011, bisa saja jadi 5-6 tahun.
AF : Berapa anggaran yang dibutuhkan untuk membangun perkantoran ?
BK : Bisa mencapai Rp 2 triliun lebih , karena butuh biaya banyak. Bukan hanya kantor bupati saja. Nantii ada rumah sakit, istora dan sebagainya.
AF : Ada isu di daerah Penawar, Sitinjau Laut sudah ada masyarakat yang membebaskan lahan seluas 320 hektar. Bagaimana tanggapan Bapak ?
BK : Sampai saat ini saya belum pernah mendapat laporan mengenai pembebasan lahan di Penawar. Jika ada akan kita terima dan kita bangun perkantoran sesuai kebutuhan.
AF : Bagaimana respon para perantau Kerinci di luar daerah dengan ditetapkannya Bukit Tengah ?
BK : Pada umumnya mendukung, seperti perantau di Merangin. Dalam pertemuan 6 Agustus 2010 di Talang Kawo, Merangin, Ketua HKK Merangin, Baharuddin SE sangat mendukung pembangunan Kerinci dibawah kepemimpinan saya, dan sangat setuju ibukota Kerinci di Bukit Tengah sebagai bentuk pengembangan daerah kedepan.
AF : Apa program Bapak nanti kalau dana pembangunan perkantoran di Bukit Tengah turun ?
BK : Ya, kita akan kerjakan dahulu kantor bupati. Mungkin saja di daerah yang ada tanah dihibahkan, akan dibangun kantor. Misalnya di Tanjung Pauh atau Semerap, kita bangun dinas perikanan dan peternakan. Begitu juga di Danau Kerinci akan kita bangun kantor dinas pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata, Air Hangat Timur dibangun kantor koperasi.
AF : Bagaimana dengan perantau Kerinci yang lain ?
BK : Umumnya sama. Seperti disampaikan Ketua HKK Riau, DR Erwin, mereka sangat mendukung pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Kerinci. (infojambi.com)
Posted in
Politik
0 komentar:
Posting Komentar