Amunisi Cabup untuk Kampanye Minimal Rp 1 M
MUARABULIAN -
Bukan rahasia lagi, untuk menjadi seorang kepala daerah membutuhkan
dana yang tidak sedikit. Untuk lingkup kabupaten saja, seorang calon
bupati (Cabup) “wajib” menyiapkan dana minimal Rp 1 miliar. Pada Pemilu
Kepala Daerah (Pemilukada) di Kabupaten Batanghari yang pencoblosannya
pada 23 Oktober mendatang, dana Rp 1 miliar ini hanya digunakan pada
masa kampanye selama 14 hari. Angka yang fantastis.
Dikatakannya,
kegiatan kampanye dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti rapat umum
terbuka, dialogis atau terbatas, serta debat kandidat. Tapi, pada
umumnya para calon lebih memilih kampanye rapat umum terbuka, meski
kegiatan tersebut membutuhkan anggaran yang besar. Paling tidak, kata
Thabrani, calon menyiapkan berbagai bentuk atribut kampanye, seperti
baju kaos, umbul-umbul, dan lainnya. Lalu, ada dana untuk transportasi,
termasuk biaya kehadiran peserta kampanye.
Seharusnya,
kata Thabrani, calon bisa mencermati apa yang menjadi kebutuhan dan
keinginan masyarakat. Salah satunya, konstituen yang ingin bertemu dan
dialog langsung dengan calon tersebut. “Makanya saya berpikiran lebih
efisien dilakukan kampanye dialogis yang lanasung mendengarkan keluhan
konstituen. Kegiatan ini juga sangat lebih efisiensi dalam penggunaan
anggaran,” ujarnya.
Dikatakannya,
berapa pun besarnya anggaran yang disiapkan, jika tidak tepat sasaran
akan sia-sia. Makanya, prioritaskan kematangan dalam penggunaan anggaran
dan kampanye.
Terpisah,
Pengamat Politik IAIN STS Jambi, Sayuti Una mengatakan, kegiatan
kampanye tidak terlepas dari masalah anggaran. “Kecuali kandidat yang
benar-benar diinginkan masyarakat. Akan tetapi, sulit mencari figur atau
kandidat tersebut,” ujarnya.
Dengan
dana yang besar, para calon harus merancang kegiatan kampanye yang
bermanfaat dan efisien. “Jangan disia-siakan jadwal kampanye yang ada.
Kampanye merupakan momentum bagi para kandidat untuk lebih ekstra untuk
mencuri simpati masyarakat,” tandasnya.
Di
Kabupaten Batanghari yang akan menggelar Pemilu Kepala Daerah
(Pemilukada) pada 23 Oktober mendatang, dari lima pasangan cabup dan
cawabup, rata-rata sudah menyediakan dana di atas Rp 1 miliar. “Kalau
jumlah pasti tentu sulit disebutkan. Sebab, biasanya disesuaikan dengan
kegiatan yang dilakukan,” ujar Jasasila, Ketua Tim Pemenangan pasangan
Fattah-Sinwan saat ditemui di Gedung DPRD, beberapa hari lalu.
Jumlah
dana di atas Rp 1 miliar tersebut, kata Jasasila, digunakan untuk
berbagai kegiatan. Untuk kampanye rapat umum saja, kata Jasasila,
minimal menghabiskan dana Rp 100 juta. “Makanya, kemungkinan kita tidak
mengambil jatah semua kampanye terbuka,” ujarnya.
Mengenai
asal dana tersebut, Ketua DPC Partai Demokrat Batanghari ini mengatakan
semuanya berasal dari kantung pribadi calon. Juga ada bantuan dari
masyarakat dan simpatisan. “Yang jelas bukan dari dana APBD maupun
perusahaan daerah,” tegas Ketua Komisi A DPRD Batanghari ini. Untuk
diketahui, bantuan pereorangan untuk pasangan cabup-cawabup minimal Rp
50 juta dan maksimal Rp 350 juta.
Ketua
Tim Pemenangan Syahirsah-Erpan Fathoni juga mengakui amunisi itu
penting, meski hanya penunjang untuk pemenangan. “Karena bagaimanapun
dalam sosialisais butuh dana. Tapi figur juga tidak kalah pentingnya,”
ujarnya.
Soal biaya
yang dibutuhkan, Fathoni mengungkapkan sekitar Rp 2-3 miliar. Jumlah itu
didapat dari dana calon, bantuan simpatisan, termasuk dari lembaga yang
bersimpati dengan kepemimpinan Syahirsyah selama ini.
Dana
tersebut dibutuhkan untuk keperluan pemasangan baliho, operasional tim,
pertemuan dengan masyarakat hingga untuk kampanye rapat umum. “Kalau
jumlah, siapapun pasti kurang. Ada saja yang dibutuhkan. Tapi ini kerja
gotong royong,” ujar Fathoni.
Hal
senada disampaikan Hamdi Rahman. Kandidat nomor urut tiga ini
mengatakan ongkos politik memang dibutuhkan. Meski besar–kecil tidak
menjamin seseorang bisa menang. ”Yang penting figurnya,” ujarnya saat
ditemui di Pasar Keramat Tinggi, Muarabulian, beberapa hari lalu.
Dia
mengakui, untuk biaya sosialisasi saja mereka sudah menghabiskan dana
hampir Rp 1 miliar. Dana ini dibutuhkan untuk melakukan sosialisasi dan
pertemuan dengan masyarakat. ”Termasuk buat baliho dan nantinya juga ada
biaya saksi,” ujarnya.
Mengenai
sumber dana, Hamdi mengatakan selain dari dana pribadi, juga bantuan
dari keluarga, tetangga, simpatisan yang mengharapkan perubahan di
Batanghari. ”Yang jelas, tidak ada bantuan dari perusahaan di sini
(Batanghari, red),” katanya.
Ketua
Tim Pemenangan Aan-Pani, Rahmat Mulyadi mengatakan hal senada. ”Kalau
anggaran kita relatif. Tergantung kebutuhan. Kalau dari kandidat memang
tidak ada. Semuanya dibantu dari partai pengusung,” ujarnya.
Yang
jelas, pihaknya berusaha melakukan sosialisasi secara optimal. Tentu
dengan cara yang sederhana sesuai dengan kemampuan. Soal dana kampanye
yang disiapkan, Rahmat mengaku tidak bisa menyebutkan rinci. Mengingat
jumlahnya menyesuaikan dengan setiap kegiatan. Saat kegiatan, biasanya
ada bantuan dari simpatisan maupun dari parpol pengusung. Apakah di atas
Rp 1 miliar? “Di bawah itu lah. Kekayaan kandidat kita saja paling
kecil. Jadi murni bantuan dari parpol pengusung,” ujarnya.
Calon
lain, Fathuddin mengatakan tidak memiliki dana kampanye khusus. Dana
yang dimiliki saat ini didapat secara bergotong royong dari masyarakat.
Hampir setiap kegiatan, penyumbang untuk operasional kegiatan berbeda.
“Kalau dana saya ini relatif. Alhamdulillah setiap kegiatan bisa
berjalan. Meski dananya pas-pasan,” ujarnya.
Dia
mengaku tidak memiliki dana seperti cabup lainnya. Namun, hampir semua
kegiatan dan keperluan kampanye seperti baliho, pertemuan dengan
masyarakat mendapatkan bantuan dari simpatisan. “Paling saya di bawah Rp
500 juta,” katanya.
Sebelumnya,
KPU juga sudah mengumumkan harta kekayaan cabup dan cawabup. Syahirsyah
memiliki kekayaan Rp 2,606 miliar, Erpan Rp 2,9 miliar, Fattah Rp
18,357 miliar, Sinwan Rp 1,045 miliar, Hamdi Rahman Rp 3,370 miliar,
Juhartono Rp 2,087 miliar, Fathuddin Abdi Rp 3,923 miliar, Kemas Ismail
Azim, Rp 567 juta, Ardian Faisal Rp 62,559 juta, dan Apani Rp 596,071
juta.(roz/nid)
0 komentar:
Posting Komentar