Sungai Penuh Online : Panwas Didesak Usut Kasus Batik

Minta Pihak Terlibat Segera Dipanggil

JAMBI - Kasus penangkapan mobil ambulans yang mengangkut kain batik milik salah satu pasangan kandidat cabup-cawabup di Batanghari,  terus mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Desakan supaya panwas mengusut tuntas kasus tersebut pun terus mengalir. Salah satunya dari PDIP.

Pengurus partai berlambang banteng moncong putih itu minta panwas serius dan menyelesaikan penyelikan kasus batik itu hingga ke akar-akarnya. “Apapun hasilnya kita siap menerima dan mendukung putusan panwas. Yang terpenting prosedurnya sudah dipenuhi,” kata Eko Siswanto, pengurus Desk Pilkada DPP PDIP saat ditemui di Kantor DPC PDIP, kemarin (15/10).

Menurut dia, ada beberapa pihak yang seharusnya dimintai klarifikasi oleh panwas. Mulai dari asal barang, orang-orang yang ada di dalam mobil, hingga pasangan calon yang gambarnya ada di dalam mobil tersebut.

Karena itu, kasus ini akan menguji kinerja panwas. Apakah indikasi serangan dengan kain bisa diselesaikan secara tuntas atau tidak. Namun, jika ada indikasi sengaja diperlambat, PDIP tidak akan segan-segan untuk mendatangi panwas untuk menanyakan langsung alasannya. ”Kita percayakan dengan panwas hingga selesai masa kampanye. Masa tenang kita harap sudah selesai,” katanya.

Terpisah, Koordinator Divisi Pelanggaran Panwas Batanghari Amin Hudori, menegaskan tanpa didesak mereka tetap akan melakukan pengusutan. Menurutnya, mereka tidak bekerja atas desakan pihak lain. Tapi berdasarkan fakta dan kewenangan yang dimiliki panwas.

Mengenai proses kasus ini, Amin mengatakan sedang melakukan pengupulan data. Sesuai dengan laporan yang diterima, pihaknya sudah mengecek kebenaran apakah sopir ambulans yang disebut sebagai PNS itu benar-benar PNS. ”Kita sudah mendapatkan bukti, jika dia memang PNS,” katanya sambil menunjukkan buktinya.

Selanjutnya, beberapa barang bukti juga sudah dinventaris, di antaranya satu karung yang berisi dasar kain batik berjumlah 271 lembar, KTP asli berjumlah 20, fotokopi KTP sembilan buah, kartu pemilih pilgub ada 10. Juga ada kartu nama dari pasangan calon nomor urut satu sebanyak 582 lembar. ”Juga ada surat yang berisi distribusi kain yang akan akan diberikan ke tim sukses dan masyarakat biasa,” katanya.

Dia mengakui,  dalam pertemuan malam kejadian, Hasan selaku pemilik, awalnya mengakui itu sebagai barang dagangan. Namun saat ditemukan bukti lain, sang pemilik tak menjawab. ”Kita akan terus dalami. Saat ini kami sedang mendalami pasal-pasal yang berhubungan dengan kasus ini,”ujarnya.

Soal pelanggaran yang berhubungan dengan kasus itu, sementara ini ada beberapa indikasi dugaan penggunaan PNS, penggunaan fasilitas negara (ambulans), melibatkan penyelenggara pemilu dalam hal ini ketua PPS dan dugaan money politic (politik uang). ”Tapi semuanya masih dalam proses dan terus dikaji,” katanya.

Soal orang-orang yang akan dipanggil terkait kasus itu, menurut Amin belum ada. ”Kita masih melengkapi semuanya. Kita terus mendalaminya. Yang jelas kita serius untuk mengusutnya,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Panwas Batanghari Mustra. ”Kita serius. Sebelum ke sentra Gakkumdu tentu harus diikuti perlengkapan administrasi dan unsur-unsur yang dilanggar,” katanya.

Soal target, Mustra mengatakan pihaknya diberikan waktu selama tujuh hari. Namun, undang-undang juga masih memberikan waktu tambahan tujuh hari lagi jika belum selesai.(*)

Artikel yang berkaitan

Posted in Hukum