S-1 hingga Rp 150 Juta, Tak Lolos Uang Kembali
JAMBI
- Musim penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di
lingkup pemerintahan segera dimulai. Sesuatu yang sangat ditunggu para
pencari kerja dan tentu juga para broker atau calo.
Mimi (25)--nama samaran-- alumni Fakultas Ekonomi Unja
ini mengaku sudah ditawari seseorang yang mengaku bisa meluluskan
dirinya menjadi PNS di lingkungan Pemprov Jambi pada penerimaan CPNS
tahun ini. Syaratnya, sang calo meminta Mimi menyiapkan uang pelicin
sebanyak Rp 100 juta.
Menurut calo tersebut, kata dia, uang sebanyak itu akan
digunakan untuk melobi para petugas yang akan meluluskan menjadi CPNS.
“Saya terkejut mendengar ucapannya,” terangnya.
Ibu rumah tangga ini mengungkapkan bahwa sang
calo juga memberikan tawaran sistem pembayaran melalui dua alternatif.
Pertama, si pelamar bisa langsung memberikan uang cash. Dana tersebut
bisa langsung diambil calo ke rumah dengan janji pasti lulus. Lalu,
alternatif kedua melalui tabungan. Si pelamar diminta mentransfer uang
tersebut ke rekening sang calo.
Mimi mengaku tertarik dengan tawaran tersebut. Namun,
dia juga takut seandainya tidak lulus dan uang tersebut tidak kembali.
“Memang penuh resiko dan tampaknya kita harus yakin. Ibaratnya
berjudilah,” katanya.
Menurut
Mimi, untuk menyakinkan, calo tersebut mengaku kenal dekat dengan para
pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Dia mengaku telah
mendapat jatah dari para pejabat tersebut dan disuruh mencari warga
yang ingin masuk PNS.
Pengalaman
serupa juga diungkapkan Sutris (24) –juga nama samaran-- alumni
Fakultas Hukum salah satu perguruan tinggi di Jambi. Sekitar empat bulan
lalu dia mengaku ditawari salah seorang temannya menjadi CPNS di salah
satu kabupaten dalam Provinsi Jambi. Tapi, agar bisa lulus, dia diminta
menyiapkan dana sebesar Rp 85 juta. “Dengan uang sebanyak itu,
katanya saya dijamin lulus,” katanya.
Sistemnya juga sama. Menurut dia, sang calo meminta
uang tersebut ditransfer ke rekeningnya dengan angka yang disepakati.
“Jika tidak lulus, katanya uang dikembalikan,” ujarnya menirukan ucapan
calo tersebut.
Tetapi,
lanjut dia, sang broker –sebutan lain untuk calo-- tidak mau membuat
perjanjian atau kuitansi penyerahan uang tersebut. “Katanya kita saling
percaya saja, ini bisnis kepercayaan,” ungkapnya.
Pengakuan serupa juga
diungkapkan Anwar (23) – juga nama samaran--. Dia mengaku pernah
ditawari seseorang menjadi PNS di salah satu kabupaten di wilayah Barat
Provinsi Jambi. Menurut dia, si calo terang-terangan memasang tarif.
Untuk pendidikan D-3, dananya Rp 90 juta. Sedangkan S-1 Rp 150 juta.
Dengan dana sebesar itu, pelamar dipastikan lulus. “Tapi saya pesimis
dengan cara-cara begitu,” ujarnya.
Dewan Janji Kawal
Tahapan Penerimaan CPNS
Pengakuan ketiga peminat CPNS
di atas sebenarnya bukan hal baru. Hampir setiap penerimaan CPNS, kabar
permainan uang selalu mencuat. Namun untuk membuktikannya sangat sulit.
Memang beberapa calo CPNS ada yang ditangkap dan diproses hingga ke
pengadilan. Namun, itu baru sebagian kecil saja yang terungkap.
Anggota Komisi I DPRD
Provinsi Jambi Asril SH, mengatakan, perihal maraknya calo ataru broker
yang memasang tarif dalam penerimaan CPNS sudah merupakan masalah
klasik. Tapi, sulit dibuktikan. “Biasanya yang jadi korban tidak mau
melapor, karena malu,” katanya.
Dia mengaku sudah sering kita dengar soal tarif masuk
CPNS tersebut. “Makanya, kita sangat mengharapkan ada laporan dari
masyarakat selain temuan yang kita lakukan,” ujarnya.
Menurut Asril, dalam praktik
percaloan pada penerimaan CPNS tersebut, biasanya kedua belah pihak
sudah saling kerja sama, termasuk masalah deal-deal besaran biaya yang
akan dibayar. “Kalau lulus semuanya saling diam, tapi jika ada yang
dirugikan barulah bersuara keras, dan ini kita lihat sering terjadi.
Kita berharap, masalah ini harus dilaporkan dari awal sebelum penetapan
CPNS tersebut,” katanya.
Mantan Advokasi Jambi itu juga berharap kepada pihak
pemerintah provinsi maupun kabupaten, agar dalam penerimaan CPNS ini
lebih memprioritaskan sumber daya manusia (SDM). “Jangan memprioritaskan
yang bayar. Sementara, ada calon CPNS yang memiliki SDM tersingkir
karena tidak ada uang untuk membayar,” tegasnya.
Untuk mengantisipasi praktik percaloan, kata
Asril, Komisi I akan berkoordinasi dengan dinas instansi terkait, dalam
hal ini BKD maupun sekda untuk duduk bersama. “Kalau perlu ada pengawas
yang intens memelototi pelaksanaan tahapan penerimaan CPNS. Dan kita
dari dewan, sudah jelas akan mengawasi hingga proses pengangkatan,”
katanya.
Sementara
itu, Kepala Biro (Karo) Kepegawaian Setda Provinsi Jambi, Husnaini,
tidak mau berkomentar ketika ditanya soal calo atau broker CPNS yang
diperkirakan akan ‘bermain’ pada seleksi CPNS di Pemprov Jambi. ‘’
Langsung sama Sekda sajalah,’’ elaknya.(can/roz)
0 komentar:
Posting Komentar