Dipengaruhi Kroni Formasi CPNS

LULUS: Pengumuman kelulusan CPNS tahun lalu.

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan&RB) EE Mangindaan mensinyalir adanya modus akal-akalan yang dilakukan kepala daerah dalam menentukan usulan formasi CPNS yang diajukan ke pemerintah pusat.

Disinyalir, dalam menentukan formasi CPNS, kepala daerah lebih memikirkan sanak keluarganya dan para anggota tim suksesnya saat maju di pemilukada.

Mangindaan memberi contoh, bila sanak keluarga dan anggota tim suksesnya itu lebih banyak), Jumat (13/8). berlatar belakang pendidikan sarjana hukum, maka formasi CPNS yang diajukan didominasi kebutuhan tenaga sarjana hukum.

"Jika memang daerah tersebut butuh tenaga hukum yang banyak,  itu tidak masalah. Yang jadi masalah jika tujuannya agar keluarganya jadi PNS," ujar Mangindaan kepada Jawa Pos National Network (JPNN

Akibatnya, lanjut mantan Gubernur Sulut itu, tenaga aparatur yang dihasilkan tidak berkualitas, tidak sesuai kebutuhan, dan tidak bisa mendongkrak PAD (pendapatan asli daerah) karena daya inovasinya minim.

Terkait soal PAD, Mangindaan menyoroti pola pikir kepala daerah yang sangat bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU). Caranya dengan mengusulkan formasi CPNS yang gemuk agar dapat dana transfer DAU dari pusat dalam jumlah besar. Padahal, DAU itu antara lain untuk menggaji PNS.

"Kondisi ini sudah berlangsung lama dan tetap terjadi. Akibatnya, daerah tidak punya inisiatif untuk mengembangkan potensi daerahnya baik SDM maupun SDA-nya untuk meningkatkan PAD," terangnya.

Penambahan PNS, menurut politisi dari Partai Demokrat itu, harusnya menjadi investasi bagi daerah dan bukan menambah beban negara.

Mangindaan mendorong kepala daerah agar tidak sembarangan mengajukan formasi kebutuhan PNS.

"Tinggalkan pemikiran lama bahwa banyak PNS banyak DAU. Pemda harus berpikir bagaimana investasi (PNS, red) yang sudah ditanamkan itu bisa menghasilkan PAD tinggi," tandasnya. 

 Kendalikan Jumlah PNS

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan&RB), EE Mangindaan meminta DPR RI agar membantu pemerintah dalam mengendalikan jumlah PNS di daerah.

Permintaan Mangindaan itu disampaikan menyusul adanya penyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar jumlah pertumbuhan PNS dikendalikan.

Mangindaan mengatakan, banyak anggaran publik yang terkorbankan karena tersedot oleh belanja aparatur negara. "Dibandingkan negara lain, jumlah PNS di Indonesia yang saat ini mencapai 4,7 juta sebenarnya masih normal dan rasionya masih rendah. Hanya saja dengan jumlah honorer yang mencapai ratusan ribu orang, maka itu akan sangat mengganggu penetapan formasi CPNS," tutur Mangindaan kepada JPNN, Jumat (13/8).

Apalagi dengan adanya rekomendasi DPR agar guru swasta diangkat menjadi PNS tanpa tes, dinilai Mangindaan semakin menyulitkan posisi Kementerian yang dipimpinnya dalam mencari formula yang tepat tentang berapa sebenarnya kebutuhan riil jumlah PNS di lapangan.

"Tidak direkomendasikan DPR saja banyak guru swasta yang demo minta di PNS-kan, apalagi ada rekomendasi. Saya mengerti posisi anggota DPR karena sebagai wakil rakyat dia ingin menyenangkan konstituennya. Tapi ya tolong dipikirkan keuangan negara kita, apakah cukup atau tidak," terangnya.

Lebih lanjut dikatakan, pengendalian PNS itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja. DPR sebagai wakil rakyat, kata Mangindaan, juga harus terlibat terutama dalam memberikan opini pada masyarakat bahwa pemda maupun negara butuh aparatur yang bisa melayani publik dan menjadi motor penggerak perekonomian daerah.

"Dalam setiap kesempatan berkali-kali saya tegaskan, penerimaan PNS lebih difokuskan pada tenaga profesional yang berbasis kompetensi. Kalaupun ada honorer yang harus diselesaikan, itu hanya yang tercecer dan honorer pemerintah saja. Yang tenaga swasta tidak bisa dan ini tolong dipahami anggota DPR karena dalam UU sudah jelas diatur tentang itu," pungkasnya.

(esy/jpnn) JE

Artikel yang berkaitan

Posted in Lowongan Pekerjaan